cool hit counter

PDM Kabupaten Tanah Datar - Persyarikatan Muhammadiyah

 PDM Kabupaten Tanah Datar
.: Home > Berita > DEMOKRASI DAN PEMILU

Homepage

DEMOKRASI DAN PEMILU

Rabu, 14-02-2018
Dibaca: 105

Oleh: Dewi Indriani, S.H.I., M.Sy.

(Sekretaris PC 'Aisyiyah Lima Kaum, Kab. Tanah Datar)

 

Demokrasi merupakan kata yang paling populer di Indonesia pasca reformasi 1998. Semua orang seakan euforiadengan adanya demokrasi, hal ini seiring dengan terjadinya reformasi yang menuntut  re and  form di berbagai aspek pemerintahan. Demokrasi dan reformasi seakan dua hal yang tak dapat dipisahkan, karena melalui dua hal tersebutlah pemerintahan orde baru dilengserkan. Reformasi merupakan babak baru dalam perjalanan sejarah demokrasi di Indonesia. Sebelum munculnya reformasi orang hanya memahami demokrasi secara umum yang terdiri dari dua  kata yaitu demos (rakyat) dan cratein atau cratos (kekuasaan atau kedaulatan) yang berarti kekuasaan atau kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, yang populer disebut sebagai pemerintahan dari rakyat (government of the people), oleh rakyat (by the people) dan untuk rakyat (and for the people). Setelah munculnya reformasi orang tidak hanya memahami demokrasi sekedar government of the people, by the people, and for the people saja, tetapi demokrasi dimaknai sebagai kebebasan. Kebebasan yang dimaknai dalam demokrasi adalah bebas dalam menyatakan pendapat, bebas dalam memilih, bebas dalam membentuk partai politik baru, bebas dalam berorganisasi, dan sebagainya. Namun dalam prakteknya kebebasan dalam makna demokrasi ini sering disalah artikan bahkan salah kaprah dalam pelaksanaanya sehingga bukannya demokrasi yang terwujud malah democrazy(kebebasan yang menggila), dengan tidak melihat dan mematuhi norma-norma yang ada dalam berdemokrasi.

Demokrasi pada zaman orde baru dinamai dengan Demokrasi Pancasila, yang secara teoritisnya semua pelaksanaan demokrasi yang bertumpu pada rakyat harus dijalankan berdasarkan asas-asas pancasila. Namun dalam praktiknya seiring dengan perjalan panjang dan lamanya berkuasa era orde baru sehingga teori yang begitu bagus akhirnya melenceng dari asas-asas pancasila. Hal inilah yang dibenahi dari nilai luhur tuntutan reformasi yaitu kembali (re) membentuk (form) demokrasi yang sesungguhnya, sehingga hanya tinggal kata Demokrasi tanpa ada embel-ambel lain di belakangnya.

Demokrasi di Indonesia telah melalui sejarah dan perjalanan panjang dari awal Indonesia merdeka 1945 sampai munculnya feformasi 1998. Perjalanan sejarah panjang ini telah membuat demokrasi di Indonesia berganti-ganti nama dan terbagi menjadi empat periode.

1.      Periode 1945-1959

Pada awal Indonesia merdeka demokrasi di Indonesia deberi nama demokrasi parlementer sesuai dengan sistem pemerintahan yang dianut pada waktu itu. Secara teorinya demokrasi parlementer ini dijalankan oleh parlement yang terdiri dari gabungan fraksi-fraksi yang mewakili suara rakyat demi kepentingan rakyat. Namun dalam perjalanannya demokrasi parlementer ini tidak mampu bertahan lama, karena koalisi partai politik yang dibangun di perlemen rapuh dan lebih mementingkan kepentingan kelompoknya masing-masing. Faktor disintegratif ini menyebabkan lengsernya demokrasi parlementer siring juga dengan berakhirnya sistem pemerintahan parlementer di Indonesia dan berganti dengan sistem presidensial.

 

2.      Periode 1959-1965

Periode ini dikenal dengan Demokrasi terpimpin (guided democracy) yang memposisikan presiden Soekarno sebagai pusat kekuasaan negara. Ciri yang menonjol dari demokrasi terpimpin ini adalah dominasi politik presiden dan berkembangnya pengaruh komunis di Indonesia. Akhir dari sistem demokrasi terpimpin ini berakibat pada perseteruan politik ideologis antara PKI dan TNI pada peristiwa berdarah yang dikenal dengan gerakan 30 September 1965.

 

3.      Periode 1965-1998

Periode ini merupakan masa pemerintahan presiden Soeharto dengan Orde Barunya. Demokrasi pada masa ini dinamai dengan demokrasi Pancasila. Demokrasi pancasila secara teorinya sangatlah bagus karena secara garis besar menawarkan tiga komponen demokrasi, Pertama, demokrasi dalam bidang politik yaitu penegakan dan kepastian hukum. Kedua, demokrasi di bidang ekonomi untuk mewujudkan kehidupan yang layakbagi semua warga negara. Ketiga, demokrasi hukum yaitu pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Namun dalam perjalanan pemerintahan Orde Baru yang begitu lama (lebih kurang 32 tahun) teori yang sangat bagus ini mengalami penyimpangan dalam praktiknya. Hal ini ditandai dengan (1) dominanya peran militer dan ABRI, (2) birokratisasi dan sentralisasi politik, (3)  pengebirian peran dan fungsi partai politik, (4) campur tangan pemerintah dalam urusan partai politik dan publik, (5) politik masa mengambang, (6) monolitisasi ideologi negara, (7) inkorporasi lembaga non-pemerintah.

 

4.      Periode reformasi 1998-sekarang

Periode pasca Orde Baru sering disebut dengan era reformasi. Gerakan reformasi ini erat kaitannya dengan demokrasi tanpa embel-embel. Hal ini merupakan pengalaman pahit dari masa lalu yang menimpa demokrasi Pancasila. Demokrasi yang berjalan pasca reformasi sampai saat ini mengalami banyak perubahan dari berbagai aspek baik dari segi penyampaian pendapat maupun dalam pelaksanaan PEMILU.

Untuk mewujudkan sebuah negara yang demokratis maka harus mewujudkan juga unsur-unsur pendukung tegaknya demokrasi. Diantaranya yaitu: (1) Negara hukum dan penegakan hukum (rechtsstaat andthe rule of law), (2) masyarakat sipil (civil society), (3) Aliansi kelompok strategis.

Dalam menentukan sebuah negara sudah demokrasi atau belum maka harus ada yang menjadi tolak ukurnya. Tolak ukur atau parameter  inilah yang dijadikan acuan dalam menentukan sebuah negara sudah bisa dikatakan demokrasi atau sebaliknya. Sedikitnya ada tiga aspek yang menjadi parameter dalam menentukan sebuah negara sudah termasuk negara yang demokratis atau belum yaitu: (1) Pemilihan umum sebagai proses pembentukan pemerintah, maka PEMILU yang ada disebuah negara harus berjalan secara demokrasi. (2) susunan kekuasaan negara, yaitu kekuasaan di sebuah negara tidak bertumpu pada satu tangan (otoriter), tetapi dipilah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing seperti (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). (3) kontrol rakyat, rakyat mempunyai andil yang sangat besar sebagai pengontrol dan penyeimbang (check and balance) terhadap kekuasaan yang dijalankan oleh eksekutif dan legislatif.

PEMILU merupakan salah satu mekanisme demokrasi untuk menentukan pergantian pemerintahan, yang mana rakyat langsung terlibat dalam proses pemilihan wakil mereka di eksekutif maupun di legislatif pada tataran nasinal maupun daerah. PEMILU ini harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan amanah. Prinsip ini sangatlah penting sebagai indikator kualitas demokrasi.

PEMILU yang berlangsung pasca reformasi berbeda dengan PEMILU pra reformasi. Sebelum reformasi PEMILU dilaksanakan dengan sistem proporsional atau dengan cara memilih salah satu partai politik saja. Rakyat tidak mengetahui calon-calon yang akan mereka pilih untuk mewakili suara mereka. PEMILU seperti ini ibaratnya sama dengan “membeli kucing dalam karung”. Mereka yang terpilih tidak bertanggungjawab sepenuhnya kepada rakyat, melainkan mereka hanya bertanggungjawab dan terikat dengan partai politiknya. PEMILU seperti ini tidaklah demokratis, karena tidak berjalan secara transparan.

PEMILU pertama sekali dilakukan pasca reformasi adalah pada tahun 1999 dengan semangat reformasi yang mengelora dan dengan euforia demokrasi. Banyak sekali partai peserta PEMILU, yaitu sebanyak 48 partai sebagai kontestan. Padahal sebelum reformasi di era ORBA hanya terdiri dari dua partai (PPP dan PDI) dan satu golongan (GOLKAR). Pada tahun 1999 ini pemilihan presiden dan wakil presiden masih melalui mekanisme perwakilan di sidang MPR.

Perjalanan demokrasi di era reformasi ini makin menunjukkan kualitasnya pada PEMILU tahun 2004 yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 5 April 2004. Rakyat tidak hanya dapat memilih perwakilan mereka di DPR, DPD, dan DPRD saja, tetapi rakyat juga terlibat langsung dalam memilih presiden dan wakil presiden RI masa bakti 2004-2009. Partai politik peserta pemilu pada tahun 2004 ini adalah sebanyak 24 partai, dan diikuti oleh lima pasang calon presiden dan wakil presiden. Pemilihan presiden dan wakil presiden ini berlangsung dua kali putaran, karena putaran pertama tidak ada pasangan yang mendapatkan suara lebih dari 50%. Putaran kedua Pilpres dilakukan pada tanggal 20 September 2004 yang memenangkan pasangan H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Pasangan ini merupakan presiden dan wakil presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia. Hal ini merupakan wujud dari berjalannya demokrasi secara lebih baik di Indonesia dari pada masa sebelumnya.

Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung pada tahun 2004 ini menjadi pemicu untuk pemilihan kepala daerah secara langsung juga oleh rakyat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Semangat otonomi daerah yang digulirkan pada tahun 1999 dengan keluarnya UU No. 22 tahun 1999 mendorong untuk diimplementasikan dalam bentuk PILKADA langsung sehingga lahirlah UU No. 32 tahun 2004.

Perjalanan demokrasi di Indonesia berlanjut dengan dilaksanakannya PEMILU ketiga pada era reformasi yaitu pada tahun 2009. Pada PEMILU 2009 ini diikuti oleh 38 partai nasional dan 6 partai lokal dari Nangroe Aceh Darussalam. Presiden dan wakil presiden terpilih pada PEMILU tahun 2009 ini adalah pasangan  H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono. PEMILU keempat pada masa reformasi adalah pada tahun 2014 yang dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla, sebagai presiden dan wakil presiden terpilih untuk masa jabatan 2015-2019. Perjalanan demokrasi di Indonesia ini masih akan tetap berlanjut pada periode berikutnya yaitu pada tahun 2019 nantinya. Diharapkan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk dapat berpartisipasi langsung dalam memilih wakil-wakil rakyat baik untuk eksekutif maupun legislatif, pada tataran pusat maupun daerah. Pilihan rakyat akan menentukan nasib demokrasi Indonesia, dan menentukan juga kualitas bangsa Indonesia. Rakyat yang cerdas akan memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang cerdas, dan pemilih yang baik/shaleh akan memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang baik/shaleh juga, dan begitu pula sebaliknya. Oleh sebab itu jadilah warga negara yang cerdas dan baik/shaleh (smart and good citizenship) dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat, sehingga terpilih juga pemimpin dan wakil rakyat yang good and clean. Kualitas pemimpin masa depan ditentukan oleh kualitas rakyatnya sekarang. Semoga good and clean governance dapat terwujud di Indonesia melalui proses PEMILU yang demokratis.


Tags: Demokrasi
facebook twitter delicious digg print pdf doc Kategori:



Arsip Berita

Berita

Agenda

Pengumuman

Link Website